Tupoksi

TUPOKSI

A. TUGAS POKOK

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu serta tugas pembantuan.

 

B. FUNGSI

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi:

  1. Penyusunan Dan Perumusan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, pengembangan, promosi penanaman modal, pelayanan perizinan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal, pengaduan, dan peningkatan layanan, dan pengelolaan data informasi; 
  2. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan;
  3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan; 
  4. Pelaksanaan Administrasi Dinas di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan; 
  5. Pelaksanaan pengembangan potensi dan peluang di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan; 
  6. Pelaksanaan koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka pelayanan perizinan dan non perizinan; dan 
  7. Pelaksanaan fungsi lain oleh kepala daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pasuruan.

 

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Pasuruan terdiri dari:

  1. Unsur Pimpinan       : Kepala Dinas
  2. Unsur Staf              : A. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    • Menyiapkan bahan pengelolaaan tata naskah dinas dan kearsipan.
    • Menyiapkan bahan penyelenggaraan rumah tangga dinas.
    • Menyiapkan bahan pengelolaan perlengkapan dan aset.
    • Menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan umum dankepegawaian; dan
    • Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.
    • Menyiapkan bahan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian.

2. Kelompok Jabatan Fungsional;

B. Koordinator Jabatan Fungsional dan kelompok Jabatan Fungsional Penanaman Modal terdiri dari :

  • Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional;
  • Kelompok Jabatan Fungsional;

C. Koordinator Jabatan Fungsional dan kelompok Jabatan Fungsional Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri dari :

  • Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional;
  • Kelompok Jabatan Fungsional.

D. UPT; dan

E. Kelompok Jabatan Fungsional.

  1. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
    1. Bidang Penanaman Modal dan Peirjinan, terdiri dari:
      1. Seksi Promosi dan Perijinan Penanaman Modal;
      2. Seksi Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal.
    2. Bidang Perijinan Penggunaan Tanah dan Bangunan, terdiri dari:
      1. Seksi Pelayanan Administrasi dan Verifikasi PPTB;
      2. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan PPTB
    3. Bidang Perijinan Usaha, terdiri dari:
      1. Seksi Pelayanan Administrasi dan Verifikasi PU;
      2. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan PU.
    4. Bidang Perijinan Lainnya, terdiri dari:
      1. Seksi Pelayanan Administrasi dan Verifikasi PL;
      2. Seksi Pemrosesan dan Penerbitan PL.
  • Kelompok Jabatan Fungsional.